Adaviral, Pengamat politik Ahmad Lubis mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia buat membongkar adanya mungkin ajaran dana ke sebanyak dinas atau LSM yg memberikan masukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi soal audit pengadaan lahan Hunian Sakit Sumber Waras (RSSW).
“KPK mesti terbuka, berapa dana yg diperlukan utk lembaga-lembaga ataupun LSM itu. Itu duit negeri,” tegas Ahmad Lubis pada intelijen (17/06).
Di sudut lain, kata Lubis, Komisi Pemberantasan Korupsi yg meminta opini hasil audit Bapak atas kasus RS Sumber Waras. Apabila Komisi Pemberantasan Korupsi abaikan hasil temuan Bapak, ada bisa jadi Komisi Pemberantasan Korupsi benar-benar mau menjatuhkan Instansi negeri tersebut. “Sekarang ini ada upaya membenturkan Bapak dgn Komisi Pemberantasan Korupsi, & ini jelek bagi negeri,” tegas Lubis.
Baca : Beberapa Ratus Umat Muslim di Kupang Bantu Perbaikan Gereja di Kupang
Lubis mensinyalir adu domba antar Instansi negeri cuma berjalan di zaman Presiden Joko Widodo. “Saya mencurigai ada skenario husus buat membenturkan dua Instansi ini. Zaman Joko Widodo tidak sedikit berjalan benturan, salah satunya benturan partai politik, ini layak dicurigai,” pungkas Lubis.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, diawal mulanya menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengundang tidak sedikit Instansi & ahli utk dimintai opini soal penyelidikan kasus RS Sumber Waras. “Penyidik mengundang ahli dari UGM, UI, pun MAPPI. Mereka menyandingkan temuan-temuan,” papar Agus.
“Data Bapak itu belum pass menunjukkan indikasi kerugian negeri. & itu didukung opini tidak sedikit ahli,” kata Agus. “Menurut opini Warga Profesi Team Penilai Indonesia (MAPPI), ada selisih harga lahan, tetapi tak se gede itu, cuma lebih kurang 9 %,” tambah Agus.
Sumber : www.intelijen.co.id
0 Response to "DPR Didesak Bongkar Falsafah Dana ke “Pembisik” KPK Soal Korupsi RS Sumber Waras"
Posting Komentar